SERGAP NTT - Fri, Nov 9th, 2012

PTUN Tak Bisa Menganulir Putusan MK

Share This
NEWS

MK PTUN Tak Bisa Menganulir Putusan MK  sergapntt.com, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diyakini tak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah memenangkan pasangan Agustinus Ch Dula-Maksimus Gasa dalam seketa Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat. Sebab, putusan MK bersifat final dan mengikat.

“PTUN secara absolut tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pemilukada Mabar. Sebab, sesuai ketentuan UU, PTUN hanya mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara, tidak termasuk Keputusan KPU seperti diatur dalam Pasal 2  huruf g UU No.9/2004 tentang Perubahan UU No.5/1986 tentang PTUN,” kata praktisi dan dosen hukum Universitas Atmajaya Jakarta, Edi Danggur di Jakarta, Kamis (08/11).

Dula – Gasa ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2010-2015 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri setelah MK memenangkan pasangan itu dalam sengketa Pemilukada melawan pasangan Fidelis Pranda-Vinsensius Pata, Anton Bagul-Abdul Aziz dan Ardis Yosef-Bernadus Barat Daya tahun 2010 lalu.

Namun setelah Mendagri menetapkan Dula-Gasa, pasangan Pranda – Pata menggugat Mendagri ke PTUN Jakarta.  Hasilnya, Pranda – Pata menang dengan satu putusan pokok, yakni menyatakan SK Mendagri tentang penetapan Dula – Gasa sebagai Bupati dan Wabup Mabar 2010-2015 tidak sah.

Menurut Edi Danggur, gugatan yang dilayangkan ke PTUN bisa ditafsirkan sebagai ungkapan kekecewaan ketiga pasangan yang gagal mencari keadilan di MK. “Menuntut membatalkan SK Mendagri itu sama artinya minta membatalkan Putusan MK. Sebab SK Mendagri mendasarkan Putusan MK,” tegasnya.

Kata Danggur, dengan adanya putusan PTUN Jakarta tanggal tanggal 17 Maret 2011 itu, maka sengketa Pemilukada Mabar memiliki dua putusan dari dua badan peradilan yang berbeda, yaitu MK dan PTUN. Bedanya putusan MK berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat, sedangkan Putusan PTUN Jakarta masih berbentuk “kertas kosong” alias belum berkekuatan hukum tetap, belum final dan belum mengikat.

Sesuai ketentuan Pasal 24 C UUD 1945, MK telah diberi kewenangan atau kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Pemilukada. Putusan lembaga ini juga bersifat final dan mengikat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24/2003 tentang MK dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 236C UU No.12/2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

by. yos

KOMENTAR PEMBACA
MARKUS DERMAN, MANGGARAI TIMUR says:

Pak Gusti-Gasa tdk perlu merasa terganggu dengan tugas dan tanggungjawab membangun Mabar hanya putusan MA itu. Itu urusan Mendagri dan MK. Tekun mengurus pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan rakyat Mabar, masyarakat cemburu kalau hanya memikirkan kasus pilkada dan tidak memikirkan mereka. Tolong perbaiki jalan Waning-Metang, pak Gasa….!!!!